Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Pasuruan menggelar kegiatan Sosialisasi Penguatan Pemahaman Regulasi dalam Pencegahan Penyebaran Hoaks pada Rabu–Kamis, 11–12 November 2026. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Pertemuan Tanjung Hotel Plaza Jl. Wilis No. 7 Semeru, Tretes Prigen Pasuruan, Kabupaten Pasuruan ini diikuti oleh 100 anggota Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dari berbagai wilayah di Kabupaten Pasuruan.
Peserta dibagi menjadi dua kelompok, masing-masing sebanyak 50 orang yang mengikuti kegiatan selama satu hari. Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman anggota KIM mengenai regulasi, literasi digital, serta tanggung jawab dalam menyampaikan dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan pembacaan doa. Selanjutnya, laporan kegiatan sekaligus pembukaan disampaikan oleh Maria Ulfa, S.Sos., M.M., yang mewakili Kepala Diskominfo Kabupaten Pasuruan karena berhalangan hadir akibat agenda kedinasan lainnya.
Dalam penyampaiannya, Maria Ulfa menjelaskan bahwa kegiatan ini dilatarbelakangi pentingnya memperkuat pemahaman masyarakat terhadap regulasi komunikasi dan informasi, terutama di tengah semakin maraknya penyebaran berita bohong atau hoaks. KIM diharapkan kembali mengoptimalkan peran dan fungsinya sebagai lembaga komunikasi sosial yang mampu menyampaikan informasi dari, oleh, dan untuk masyarakat.
Selain menjadi penyebar informasi, KIM juga diharapkan mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam menangani pemberitaan yang tidak benar, menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, serta mempromosikan potensi daerah masing-masing.
Pada hari pertama, kegiatan menghadirkan dua narasumber, yaitu M. Rifai, S.I.Kom., M.I.Kom., dosen sekaligus Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Yudharta Pasuruan, serta Muhammad Afandi, Ketua KIM Kabupaten Pasuruan periode 2023–2028.
Dalam pemaparannya, Muhammad Afandi menyoroti perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) yang membawa peluang sekaligus tantangan dalam penyebaran informasi. Teknologi AI dapat dimanfaatkan untuk mendukung kreativitas dan produksi konten, tetapi juga berpotensi disalahgunakan untuk membuat foto rekayasa, video deepfake, peniruan suara (voice cloning), hingga pemalsuan identitas pejabat dan lembaga pemerintah.
Menurutnya, masyarakat harus semakin kritis dalam menerima informasi karena konten hasil rekayasa teknologi kini dapat terlihat sangat meyakinkan. Ia mengajak anggota KIM membangun kebiasaan “Tahan, Periksa, dan Putuskan” sebelum membagikan informasi. Masyarakat perlu menahan diri agar tidak terburu-buru menyebarkan berita, memeriksa sumber dan kebenarannya, kemudian memutuskan apakah informasi tersebut layak dibagikan.
Afandi juga menekankan lima peran strategis KIM dalam menghadapi persoalan informasi, yakni sebagai edukator literasi digital, verifikator informasi, penghubung komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, penerjemah informasi resmi pemerintah ke dalam bahasa yang mudah dipahami, serta produsen konten yang faktual dan bertanggung jawab.
Ia turut mendorong KIM untuk memanfaatkan perangkat pemeriksa fakta seperti Google Lens, CekFakta.com, dan TurnBackHoax.id. Selain itu, KIM perlu membangun prosedur operasional standar (SOP) dalam menerima laporan, memeriksa bukti, melakukan konfirmasi, hingga menyampaikan klarifikasi terhadap informasi yang diduga hoaks.
Sementara itu, M. Rifai, S.I.Kom., M.I.Kom. menekankan bahwa pencegahan hoaks tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membedakan berita benar dan salah, tetapi juga menyangkut literasi digital, etika komunikasi, tanggung jawab sosial, serta pemahaman terhadap regulasi hukum.
Ia menjelaskan bahwa masyarakat saat ini menghadapi kondisi information disruption atau banjir informasi. Banyaknya informasi yang diterima melalui telepon pintar dan media sosial menuntut masyarakat memiliki kemampuan untuk memilah, memahami, dan mengelola informasi secara bijaksana.
Rifai juga mengingatkan pentingnya menjaga etika dalam aktivitas digital, termasuk menghormati privasi dan melindungi data pribadi masyarakat. Kebebasan menyampaikan pendapat harus diimbangi dengan tanggung jawab agar tidak berubah menjadi penyebaran fitnah, penghinaan, atau informasi yang merugikan pihak lain.
Dalam pengelolaan informasi desa, ia menekankan pentingnya pemahaman terhadap sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
Menurutnya, keterbukaan informasi tidak berarti seluruh data masyarakat dapat dipublikasikan secara bebas. Pengelola media informasi desa harus mampu membedakan informasi yang dapat disampaikan kepada publik dengan informasi yang mengandung data pribadi atau termasuk informasi yang dikecualikan.
Dalam sesi diskusi, Rifai juga mengingatkan bahwa jurnalisme warga (citizen journalism) harus tetap memperhatikan etika publikasi. Misalnya, ketika terjadi kecelakaan, masyarakat sebaiknya tidak sembarangan menyebarkan foto wajah atau kondisi korban yang dapat mengganggu privasi dan martabat manusia.
Ia memperkenalkan prinsip SARI, yaitu Sabar diri, Analisis sumber, Riset fakta, dan Informasi. Prinsip tersebut menjadi pengingat agar masyarakat tidak terburu-buru membagikan informasi sebelum memastikan sumber dan kebenarannya.
Selain itu, ia mengajak KIM membangun kolaborasi dengan pemerintah desa, Diskominfo, perguruan tinggi, komunitas, media massa, dan berbagai elemen masyarakat untuk memperluas edukasi literasi digital.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pasuruan, Arif Rachman Kinanggi, S.STP., M.A.P., turut menyampaikan pentingnya mengoptimalkan keberadaan KIM sebagai mitra pemerintah dalam publikasi pembangunan daerah.
Ia mengungkapkan bahwa pengalaman sebelumnya saat menjabat sebagai lurah memberikan pelajaran mengenai besarnya potensi KIM yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Menurutnya, apabila KIM dibina dan diberdayakan secara konsisten, keberadaannya dapat menjadi kekuatan besar dalam menyampaikan informasi kegiatan dan pembangunan di setiap wilayah.
Arif juga menyoroti tantangan KIM, mulai dari keterbatasan waktu anggota karena memiliki pekerjaan utama hingga persoalan kaderisasi. Karena itu, diperlukan kemauan, pembinaan, pembagian tugas, dan konsistensi agar aktivitas KIM dapat berjalan secara berkelanjutan.
Ia berharap KIM tidak hanya aktif membuat konten video, tetapi juga menghasilkan tulisan, artikel, dan berita yang disusun secara terstruktur dan sistematis. Pemanfaatan teknologi AI juga dapat menjadi alat bantu untuk meningkatkan kualitas penulisan dan produktivitas konten, dengan tetap memperhatikan kebenaran informasi.
Lebih lanjut, Arif mendorong KIM membangun jaringan kerja sama dengan media massa dan organisasi perangkat daerah (OPD). Dengan kelembagaan yang kuat, legalitas yang jelas, serta portofolio publikasi yang berkualitas, KIM diharapkan memiliki peluang menjalin kemitraan profesional dan memperoleh tambahan penghasilan bagi para anggotanya.
Ia juga mengajak seluruh anggota KIM untuk mulai bergerak dan meningkatkan aktivitas dari sekarang. Mengutip sebuah pepatah, terdapat dua waktu terbaik untuk menanam pohon, yaitu 20 tahun yang lalu dan hari ini. Pesan tersebut menjadi motivasi bahwa meskipun pengembangan KIM seharusnya dimulai sejak dahulu, tidak ada kata terlambat untuk melakukan perubahan.
Pada sesi penutupan, moderator mengingatkan bahwa KIM dapat memanfaatkan Radio Suara Pasuruan sebagai salah satu saluran untuk menyampaikan informasi kegiatan, pembangunan, potensi daerah, dan berbagai peristiwa di wilayah masing-masing. Masyarakat juga diingatkan untuk memanfaatkan layanan Pasuruan Siaga 112 apabila menemukan kejadian darurat seperti kebakaran dan kecelakaan.
Seluruh rangkaian kegiatan ditutup dengan pesan bahwa pencegahan penyebaran hoaks bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau KIM, melainkan tanggung jawab seluruh pengguna media sosial. Setiap orang harus membiasakan diri untuk menyaring informasi sebelum membagikannya, memeriksa kebenaran sebelum mempercayainya, serta memastikan sumber informasi sebelum menyebarkannya.
Melalui kegiatan sosialisasi ini, Diskominfo Kabupaten Pasuruan berharap KIM semakin aktif, profesional, dan mampu menjalankan perannya sebagai garda terdepan dalam membangun masyarakat yang cerdas informasi. KIM diharapkan tidak hanya menjadi penyampai informasi, tetapi juga menjadi penggerak literasi digital yang mampu menciptakan ruang komunikasi publik yang sehat, akurat, terpercaya, dan bertanggung jawab.
.jpeg)
0 comments :
Post a Comment