Tingkatkan produktivitas Publikasi, Dosen Universitas Yudharta Pasuruan Ikuti Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah Berbasis AI

Dalam upaya mendorong budaya menulis dan meningkatkan kualitas publikasi ilmiah dosen, tim pengembang riset Universitas Yudharta Pasuruan menyelenggarakan pelatihan intensif penulisan artikel ilmiah menggunakan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), Senin (29/06/2026).

Kegiatan yang berlangsung di lingkungan kampus ini diikuti oleh para dosen dari berbagai program studi. Pelatihan ini difokuskan pada pemanfaatan alat bantu AI, seperti ChatGPT, untuk mempercepat proses penyusunan draf artikel ilmiah, mulai dari penentuan topik, penajaman gap analysis pada pendahuluan, hingga pemilihan jurnal bereputasi.

Narasumber dalam kegiatan tersebut menekankan bahwa AI bukanlah pengganti peneliti, melainkan "mitra diskusi" yang dapat membantu mengatasi hambatan penulis dalam memulai draf.

"Pelatihan ini bukan serta-merta membuat artikel langsung diterima, namun memberikan langkah sistematis agar dosen lebih percaya diri dan konsisten dalam memproduksi artikel ilmiah yang layak submit ke jurnal bereputasi," ujar perwakilan penyelenggara.

Salah satu fokus utama dalam pelatihan ini adalah strategi menembus jurnal yang bersifat non-Article Publication Charge (APC) atau gratis. Peserta diajarkan untuk melakukan pemetaan tren riset terkini secara akurat sehingga naskah yang dihasilkan memiliki nilai kebaruan (novelty) yang tinggi.

Selain paparan materi, kegiatan ini juga diisi dengan praktik langsung (workshop) di mana setiap peserta didampingi untuk menyusun draf naskah mereka sendiri. Untuk memastikan keberlanjutan program, panitia menyediakan wadah pendampingan berkelanjutan melalui grup diskusi daring. Diharapkan, melalui kolaborasi ini, target submit artikel ilmiah dosen dapat tercapai secara berkala, tidak hanya berhenti di ruang pelatihan.

Kegiatan ini disambut antusias oleh para peserta. Dengan adanya dukungan teknologi dan pendampingan dari rekan sejawat, diharapkan publikasi ilmiah di Universitas Yudharta Pasuruan dapat meningkat, baik secara kuantitas maupun kualitas, menuju standar jurnal internasional yang lebih baik.

Continue

Pelatihan Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan Hibah PKM Tahun 2026

I. PEMBUKAAN & KETENTUAN UMUM

- Penyelenggara: Dibuka oleh Rektor Universitas Yudharta Pasuruan (Dr. Kholid Murtadlo, S.E., M.E.) beserta jajaran Wakil Rektor.

- Narasumber:

1. Bapak Faisal

2. Dr. Eng. Khoirul Budiman, S.T., M.T. (Universitas Bengkulu)

- Prinsip Pengelolaan Anggaran:

- Bersifat rigid (kaku). Penggunaan anggaran wajib sesuai dengan RAB yang telah disahkan dan hanya untuk kepentingan operasional kegiatan.

- Semua bukti transaksi wajib disimpan baik secara fisik maupun digital.

- Revisi RAB: Perubahan komponen anggaran diperbolehkan selama tidak keluar dari koridor/kategori besar yang telah ditetapkan.

II. PENGADAAN BAHAN HABIS PAKAI (BHP)

Pertanggungjawaban dibedakan berdasarkan metode pembelian:

A. Pembelian Secara Online (E-Commerce)

- Bukti Utama: Resi pengiriman dan invoice dari aplikasi (termasuk harga barang dan biaya layanan/ongkir). Bukti transfer bank tidak wajib namun disarankan.

- Dokumen: Menggunakan Kuitansi Jabatan.

- Ditandatangani oleh Ketua Peneliti dan diketahui oleh Ketua LPPM.

- Atas nama penerima uang ditulis Institusi/Universitas, bukan nama pribadi.

- Peringatan: Disarankan tidak menggunakan voucher/cashback pribadi agar nilai transaksi riil sesuai dengan bukti kuitansi dan terhindar dari temuan audit.

B. Pembelian Secara Offline (Toko Fisik)

- Bukti Utama: Nota belanja dan kuitansi resmi yang bercap/stempel toko serta alamat jelas.

- Materai: Wajib dibubuhi materai untuk transaksi di atas Rp5.000.000.

- Status Vendor:

- Non-PKP: Maksimal pembelian Rp10.000.000 dan wajib dilampiri Surat Pernyataan Non-PKP.

- PKP: Di atas Rp10.000.000 disarankan membeli di vendor PKP untuk mendapatkan Faktur Pajak (PPN 11%).

 

III. BELANJA MODAL & PENANGANAN ASET

- Status Barang: Seluruh barang yang dibeli adalah Aset Universitas/Barang Milik Negara, bukan milik pribadi.

- Administrasi: Wajib didata di unit logistik, diberi nomor aset, dan ditempel QR Code/Barcode.

- Penyerahan Alat (PKM):

- Jika alat/teknologi diserahkan ke mitra (minimal 50% anggaran), wajib dibuatkan Berita Acara Serah Terima (BAST).

- Barang habis pakai sederhana (baskom, wajan, dll) sebaiknya dimasukkan ke pos BHP agar tidak perlu administrasi aset yang rumit, kecuali merupakan bagian dari teknologi inovasi.

IV. KONSUMSI RAPAT INTERNAL

Penyaluran anggaran mengacu pada Standard Biaya Masukan (SBM) dan durasi rapat:

- Ketentuan:

- Half Day (≥ 4 jam): 1x Snack.

- Full Day (≥ 8 jam & melewati jam makan siang): 2x Snack + 1x Makan Siang.

- Lampiran Wajib (SPJ):

1. Surat Undangan

2. Rundown Acara

3. Daftar Hadir (Jumlah porsi = Jumlah hadir)

4. Notulensi Rapat

5. Dokumentasi Foto (kegiatan & saat makan)

- Bukti Bayar:

- Beli di toko/warung: Wajib kuitansi + cap.

- Pesan Online: Menggunakan Kuitansi Jabatan.

V. TENAGA PEMBANTU LAPANGAN & JASA PIHAK KETIGA

- Tenaga Pembantu Lapangan:

- Merupakan masyarakat lokal, bukan dosen/mahasiswa internal.

- Honor maksimal Rp80.000/orang/hari.

- SPJ: Surat Tugas, Daftar Hadir, Form Penerimaan Upah, dan Logbook Harian yang merinci pekerjaan.

- Jasa Pihak Ketiga:

- Untuk sewa alat luar atau jasa profesional dikenakan pajak PPh Pasal 23 (2%).

- Dilarang: Membebankan biaya sewa alat/ruang antar unit internal kampus dari dana hibah ini (transaksi internal).

Sesi ke 2 setelah ishoma

BAGIAN 1: PERJALANAN DINAS

I. DEFINISI DAN JENIS PERJALANAN DINAS

- Luar Kota: Perjalanan yang melintasi batas Kota/Kabupaten.

- Dalam Kota: Kegiatan di dalam wilayah Kabupaten/Kota yang sama, namun wajib berdurasi minimal 8 jam untuk mendapatkan hak perjalanan dinas.

II. DOKUMEN WAJIB (SPJ)

Setiap pelaksanaan perjalanan dinas harus dilengkapi dengan berkas berikut:

1. Surat Tugas / Surat Perjalanan Dinas (SPD)

- Memuat nama personel, maksud perjalanan, dan tujuan.

- Ditandatangani dan disahkan oleh LPPM.

- Dibuat per orang (satu orang satu set dokumen).

2. Visum Perjalanan Dinas

- Dokumen pencatatan perjalanan yang memuat rute: Berangkat → Tujuan → Kembali.

- Wajib ada bukti tanda tangan/cap di tempat tujuan (mitra/kantor) sebagai bukti kedatangan.

- Aturan Rute: Harus mencatat "Masuk" dan "Keluar" kota. Tidak boleh ada perjalanan yang tidak jelas tujuannya atau menyimpang (misal: pulang kampung).

3. Rincian Biaya Perjalanan Dinas

- Memuat rincian hak-hak yang diterima:

- Uang Harian: Untuk konsumsi dan uang saku (sudah bulat, tidak perlu bukti kuitansi makan).

- Biaya Transportasi: Tiket, bensin, atau sewa kendaraan.

- Biaya Penginapan: Jika kegiatan memerlukan menginap.

III. ATURAN PENGGUNAAN ANGGARAN & PAGU

- Standar Biaya Masukan (SBM): Besaran biaya transportasi dan uang harian mengacu pada aturan yang berlaku di Provinsi Jawa Timur.

- Contoh: Pasuruan ke Surabaya (bensin) maksimal Rp228.000 (one way).

- Tidak Boleh Double Claim:

- Jika sudah mendapatkan fasilitas makan dalam paket meeting (full board/full day), tidak boleh lagi mengklaim uang harian.

- Uang harian terpisah dengan biaya transportasi.

- Transportasi:

- Umum: Wajib lampirkan Tiket + Boarding Pass / Bukti Pembayaran.

- Kendaraan Pribadi: Gunakan pagu standar bensin sesuai jarak, lampirkan struk dan Kuitansi Jabatan.

- Sewa Kendaraan: Ada pagu maksimal tergantung jenis dan kapasitas kendaraan.

IV. KASUS CONTOH

Kasus 1: Perjalanan Luar Kota (Bandung - Jakarta)

- 5 Orang, berangkat kereta api, pulang hari yang sama.

- Dokumen: Surat Tugas, Visum (5 set), Rincian Biaya, Tiket Kereta + Boarding Pass, Notulen Rapat, Daftar Hadir, Dokumentasi.

- Hak: Uang Harian + Biaya Transport Kereta. (Tidak ada penginapan).

Kasus 2: Rapat di Luar Kantor / Hotel

- Jika menggunakan paket Full Day Meeting di hotel.

- Dokumen: Invoice Hotel, Kuitansi Resmi (bercap), Surat Pesanan.

- Catatan: Karena sudah dapat makan dari paket hotel, maka tidak dapat uang harian perjalanan dinas. Hanya dapat biaya transport PP.

BAGIAN 2: HONORARIUM

I. JENIS DAN STANDAR

1. Tenaga Pembantu Lapangan

- Maksimal Rp80.000/orang/hari.

- Bukan dosen/staf internal, melainkan masyarakat lokal.

- SPJ: Surat Tugas, Daftar Hadir, Logbook, Form Penerimaan.

2. Pengolah Data

- Maksimal Rp1.540.000 per judul penelitian.

- Hanya untuk 1 orang per proposal.

- Disarankan diisi oleh mahasiswa/tim internal.

- SPJ: Surat Tugas, Logbook Pekerjaan, Copy KTP, Potongan PPh 21 (jika memenuhi syarat).

3. Narasumber (Eksternal)

- Berbeda dengan internal.

- SPJ: Surat Undangan, CV, Materi Presentasi, Daftar Hadir.

Peringatan:

- Hindari double honor (satu orang mendapat jatah dua pos berbeda seperti Pembantu Peneliti dan Pengolah Data sekaligus kecuali dibuktikan dengan logbook yang jelas).

- Hindari praktik saling menukar peran (misal: jadi narasumber di kegiatan sendiri atau sesama dosen internal) demi keamanan audit.

BAGIAN 3: PENGADAAN BARANG / JASA NILAI BESAR

I. BATASAN DAN PROSEDUR

- Nilai Kecil (< Rp25 Juta): Beli langsung (cash & carry), cukup nota/kuitansi.

- Nilai Besar (> Rp25 Juta): Wajib prosedur pengadaan formal.

- Sangat Besar (> Rp250 Juta): Wajib proses lelang/penawaran dari minimal 3 vendor.

II. ALUR DOKUMEN PENGADAAN

1. Justifikasi Kebutuhan: Peneliti menulis alasan kenapa butuh barang tersebut.

2. Surat Permintaan Penawaran Harga: Dari Unit Pengadaan ke Vendor.

3. Surat Penawaran Harga: Balasan dari Vendor.

4. Harga Perkiraan Sendiri (HPS): Perbandingan harga pasar untuk memastikan harga wajar/tidak mark-up.

5. Berita Acara Negosiasi: Kesepakatan harga dan spesifikasi.

6. Surat Perintah Kerja (SPK): Keputusan memilih vendor.

7. Kontrak Kerja Sama: Bermaterai cukup.

8. Berita Acara Serah Terima (BAST): Barang datang, dicek spesifikasi, difoto.

III. DOKUMEN PENDUKUNG LAINNYA

- Invoice / Nota Tagihan.

- Kuitansi Pembayaran (Wajib Cap).

- Faktur Pajak (PPN) jika vendor PKP.

- Dokumentasi: Foto barang saat diterima.

Tips:

- Bapak/Ibu sebagai user cukup mengajukan kebutuhan, proses teknis pengadaannya menjadi tugas unit Sarpras/Logistik/Pengadaan.

- Pastikan harga wajar dengan cara survei online atau toko sebagai pembanding.

BAGIAN 4: PENUTUP & STRATEGI PENYUSUNAN RAB

I. PRINSIP PENGELOLAAN

- Rigid (Kaku): Penggunaan anggaran harus sesuai RAB yang sudah diketok palu.

- Fleksibilitas: Boleh mengatur pos anggaran selama masih dalam satu koridor/kategori besar (tidak pindah kluster). Disebut juga istilah "Gendong-ndit".

- Tujuan: Hanya untuk operasional penelitian/PKM, tidak boleh untuk keperluan pribadi (pulsa, kebutuhan rumah tangga, rapat prodi, dll).

II. STRATEGI AGAR ANGGARAN HABIS (NOL)

- Jika ada sisa atau ada komponen yang harganya naik, silakan atur di pos-pos yang memungkinkan untuk diedit/disesuaikan agar total realisasi mendekati nol atau habis.

- Penyimpanan Bukti: Wajib simpan bukti fisik dan digital minimal 10 tahun.

III. KOMPLIANSI DAN AKUNTABEL

Tujuan kepatuhan adalah agar:

1. Dosen tenang saat pelaksanaan.

2. LPPM dan Pimpinan tenang.

3. Aman saat audit.

Materi Disampaikan Oleh:

Bapak Dr. Engineering Faisal Budiman

Dokumentasi ini disusun sebagai bahan rujukan administrasi keuangan hibah.

Continue

Dokumentasi Sensus Ekonomi tahun 2026

  

A. Rapat Koordinasi dengan PCL

RANGKUMAN KOORDINASI PERSIAPAN PENDATAAN LAPANGAN

Hari : Sabtu, 13 Juni 2026

Tempat : Karangrejo Gempol

Berikut adalah poin-poin penting hasil diskusi mengenai persiapan pelaksanaan pendataan lapangan:

1. Agenda Pertemuan dan Pembentukan Grup

- Pertemuan Besar: Wajib dihadiri seluruh anggota tim dan dijadwalkan pada minggu depan (tempat dan waktu akan diinformasikan kemudian). Kegiatan ini difasilitasi dengan anggaran yang tersedia.

- Pertemuan Kecil: Bersifat insidental sesuai kebutuhan untuk koordinasi, evaluasi, dan monitoring langsung di lapangan.

- Grup Komunikasi: Dimohon agar segera dibuat grup khusus koordinasi tim kecil yang beranggotakan PCL, PML, dan PPL demi kelancaran komunikasi.

2. Persiapan Menjelang Tanggal 15 Juni 2026

- Kesiapan Logistik: Dokumen pendukung lainnya sudah siap. Namun, nempek (stiker/peta) masih dalam proses pencetakan oleh pihak provinsi dan akan dibagikan saat pelaksanaan pertemuan besar.

- Pengecekan Wilayah Tugas (Pre-list):

- PML wajib memastikan setiap PPL telah mengecek akses akun/aplikasi.

- Minimal harus ada satu RT yang datanya sudah masuk dan sesuai dengan pre-list agar pendataan bisa berjalan lancar mulai tanggal 15.

- Segera laporkan jika terdapat ketidaksesuaian data wilayah.

- Strategi Awal:

- Disarankan memulai pendataan di wilayah yang paling mudah atau tetangga terdekat terlebih dahulu sebagai pemanasan, guna meminimalisir rasa grogi terutama bagi petugas baru.

- PML diminta melakukan pendampingan langsung kepada mitra baru.

3. Koordinasi dengan Pihak Kecamatan

- Tim dijadwalkan berkumpul di kantor kecamatan pada hari Senin pagi pukul 09.00 WIB.

- Agenda: Audiensi dan pelaporan kepada Camat serta sesi dokumentasi.

- Spanduk sosialisasi harus sudah terpasang di area kantor kecamatan.

4. Beban Kerja dan Target Harian

- Target Produktivitas: PPL diharapkan mampu menyelesaikan minimal 10 hingga 15 data per hari agar pekerjaan tidak menumpuk di akhir periode.

- Beban Wilayah: Rata-rata beban muatan wilayah di kecamatan ini adalah sekitar 630 titik data (di atas rata-rata kecamatan lain yang berkisar 500-550).

- Dukungan Tim: Petugas diharapkan tidak stres atau overthinking. Jika ada anggota yang bebannya terlalu berat, tim dapat saling bahu-membahu (dikeroyok) menyelesaikannya di akhir masa pendataan.

5. Teknis Aplikasi dan Pengelolaan Data

- Prosedur Reject: Pada minggu pertama, PML diminta berhati-hati dan tidak sembarangan melakukan reject data. Lakukan sinkronisasi dengan teliti.

- Keamanan Data:

- PPL wajib melakukan submit seluruh data atau backup terlebih dahulu sebelum melakukan sinkronisasi untuk mencegah kehilangan data.

- Data pada akun PML aman karena tersimpan di server pusat.

- Fitur sinkronisasi pada PPL (khususnya sinkronisasi assignment) berfungsi untuk menarik kembali data yang pernah di-reject oleh PML.

- Masa Kontrak Aplikasi: Terkait tampilan masa kontrak yang tersisa 18 hari, akan ada proses sinkronisasi periode pada bulan Juli untuk perpanjangan waktu akses.

6. Evaluasi Berkala

- Mengingat jadwal yang padat (pola 2 hari kerja lapangan, 1 hari evaluasi), pertemuan evaluasi tidak harus selalu dilakukan secara tatap muka.

- Dapat dilakukan secara daring menggunakan Zoom guna efisiensi biaya dan waktu.

B. Koordinasi awal PML dengan PPL

Sebelum melakukan koordinasi, PML mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan seperti surat tugas, peta, dan dokumen lainnya. 

Setelah itu mengundang ppl untuk koordinasi mengenai kesiapan acara pelaksanaan sensus. 

Disisi lain salah satu pml ada yang bertugas memasang banner pemberitahuan ke warga sekitar, letak pemasangannya di Balai Desa Randupitu. 

C. Hari pertama pendataan

Sebelum terjun langsung ke lapangan para petugas PML melakukan Rapat Koordinasi bersama PCL di Kantor Kecamatan Gempol Pada hari Senin, 5 Juni 2026. Adapun hasil dari Rapat tersebut antara lain: 

I. Manajemen Personel dan Alur Komunikasi (PML & PPL)

 1. Pengawalan Khusus PPL Baru

 - PML (Petugas Pemeriksa Lapangan) diinstruksikan memberikan pengawalan ketat kepada PPL (Petugas Pendataan Lapangan), khususnya bagi petugas mitra atau yang baru bergabung pada Hari ke-1.

- Pengawalan ini krusial karena Hari ke-1 menjadi penentu rasa percaya diri petugas di lapangan. PML wajib memastikan PPL memahami medan, batas wilayah, dan teknis pengelolaan data.

 

2. Strategi Target Penyesuaian (Hari 1 & 2)

 - Dua hari pertama difokuskan untuk adaptasi fitur aplikasi dan ritme kerja lapangan.

- Manajemen memaklumi jika target kuantitas belum tercapai di awal (misalnya hanya mendapatkan 5 responden). Prioritas utama adalah proses pembelajaran (learning curve) agar petugas siap di hari berikutnya.

- Larangan Keras: Tidak boleh ada petugas yang absen tanpa alasan jelas pada Hari ke-1, karena akan mengganggu ritme kerja di hari-hari selanjutnya.

 3. Hierarki Penyelesaian Masalah

 - Jika PPL mengalami kendala, pertanyaan diajukan terlebih dahulu di grup internal masing-masing.

- PML berkewajiban memberikan solusi awal. Jika kendala bersifat sistemik atau belum terselesaikan, masalah diteruskan ke grup besar.

- PPL diperbolehkan berdiskusi langsung di grup besar agar komunikasi aktif dan seluruh petugas dapat belajar dari studi kasus yang sama.

 II. Prosedur Teknis Pra-Lapangan & Kunjungan

 1. Kelengkapan Instrumen Wajib

 - Alat pelindung diri (K3).

- Peta Blok/Wilayah: Wajib dibawa, jelas, dan lengkap isinya.

- Surat Tugas Resmi dan dokumen RPL (Rekap Pendataan Lapangan).

 2. Mekanisme Kunjungan

 - Sebelum menemui warga, petugas wajib melakukan koordinasi atau sowan kepada Ketua RT/RW setempat dengan menunjukkan Surat Tugas dan RPL.

- Petugas dapat meminta bantuan RT untuk menjembatani atau membuat janji temu agar proses pendataan berjalan lancar.

 3. Teknis Pendataan

 - Pendataan dilakukan berbasis satu rumah/satu keluarga utuh. Tujuannya agar responden lebih mudah mengingat informasi dan data yang dihasilkan akurat.

- Dilarang mendata secara acak atau melompat antar-rumah tanpa urutan yang jelas.

 III. Standardisasi Dokumentasi & Mitigasi Aplikasi

 

1. Metode Pengambilan Foto

 - Dokumentasi wajib dilakukan setiap hari dengan tenang dan tidak terburu-buru agar tidak mengganggu proses wawancara.

- Instruksi Penting: Pengambilan foto dilarang menggunakan kamera bawaan aplikasi utama. Petugas wajib menggunakan aplikasi kamera eksternal, disarankan Open Camera atau sejenisnya (misal: Timestamp Camera).

 2. Alasan dan Mitigasi

 - Kamera bawaan aplikasi sering mengalami error pada pelacakan koordinat, waktu, dan fase.

- Dengan Open Camera, informasi waktu dan lokasi akan terkunci secara akurat pada foto.

- Jika data tagging di aplikasi utama hilang, petugas memiliki bukti cadangan dan bisa memasukkan data secara manual, sehingga tidak perlu melakukan kunjungan ulang ke lokasi yang sudah didata.

- Link aplikasi akan dibagikan melalui grup komunikasi.

 IV. Penanganan Anomali Data & Sinkronisasi

 1. Karakteristik Muatan Wilayah

 - Jumlah muatan per wilayah RT berkisar antara 500 hingga 650.

- Perbedaan jumlah ini wajar karena batasan wilayah merujuk pada kondisi riil di lapangan, bukan pembagian rata kuota.

 2. Solusi Data Ganda / Pindah Tempat

 - Terdapat kasus nama responden duplikat atau responden sudah pindah alamat.

- Karena di aplikasi tidak tersedia menu "Hapus" atau "Duplikat", maka langkah yang diambil adalah menandai status responden tersebut sebagai "Tidak Ditemukan" pada titik lokasi yang salah/lama.

- Perbedaan data ini wajar karena database (pre-list) yang digunakan memiliki rentang waktu tertentu, sehingga ada kemungkinan alamat masih menggunakan data lama.

 3. Kasus Khusus: Sengketa Administrasi

 - Kondisi di mana warga secara fisik tinggal di RT A, namun secara administrasi tercatat di RT B.

- Aturan Penyelesaian:

- Jika terjadi pada 1-2 keluarga, cukup tandai sebagai "Tidak Ditemukan" di lokasi yang tidak sesuai.

- Jika terjadi kesalahan massal (satu RT seluruhnya tertukar), PPL wajib segera berkoordinasi dengan PML/Admin agar data dipindahkan secara kolektif melalui sistem. Hal ini akan memperluas cakupan wilayah pendataan petugas

D. Rapat Koordinasi

1. Koordinasi dengan tim besar

NOTULEN RAPAT KOORDINASI

 SENSUS EKONOMI 2026

 Hari/Tanggal: Jumat, 19 Juni 2026

Waktu: 09.00 WIB – Selesai

Tempat: Ruang Rapat BPS Kabupaten Pasuruan & Zoom Meeting

Pimpinan Rapat: Koordinator Statistik Kecamatan / Pimpinan BPS Kab. Pasuruan

Peserta: PML, PPL, dan Tim Teknis

 AGENDA RAPAT

 1. Evaluasi pelaksanaan pendataan lapangan.

2. Teknis penggunaan aplikasi FASIH.

3. Pembahasan administrasi dan keuangan.

4. Target capaian dan percepatan kerja.

 HASIL RAPAT / KESIMPULAN

 1. MEKANISME KERJA & TARGET

 - Rapat Rutin: Dilaksanakan setiap minggu (Weekly Meeting) sesuai instruksi BPS Pusat dan Provinsi.

- Target Capaian:

- Target ideal: 1,5% per hari.

- Target realistis (minggu pertama): 0,75% per hari (karena masih masa adaptasi).

- Capaian hari ke-1 hingga ke-5 belum dijadikan patokan baku karena petugas masih beradaptasi.

- SLS Percepatan: Wajib diselesaikan paling lambat tanggal 30 Juni 2026. PML diminta membantu langsung mencacah jika diperlukan.

 2. ARAHAN TEKNIS PENDATAAN

 - Probing & Validasi: Petugas wajib melakukan pencacahan secara menyeluruh (tidak lewat cacah) untuk mencegah anomali data.

- Kelengkapan Data: Pastikan seluruh anggota keluarga dalam Kartu Keluarga (KK) terdata lengkap, termasuk yang mondok atau merantau.

- Data Referensi (Ngibar):

- SPPG, Puskesmas, RS: Sudah terdata, cukup lakukan tagging di aplikasi.

- Pustu, SD, SMP, SMA: Data belum masuk sistem, wajib dicacah manual sesuai SOP.

 3. TEKNIS APLIKASI FASIH

 - Kinerja Server: Aplikasi dinilai stabil dan mampu menampung ribuan pengguna.

- Tips Penggunaan:

- Lakukan download wilayah tugas dan submit data pada luar jam kerja agar lebih cepat.

- WAJIB BACKUP DATA secara berkala sebelum sinkronisasi untuk menghindari kehilangan data.

- Pastikan menggunakan Versi Template & Rule Validasi terbaru (4.4.5) agar tidak error saat approve.

- Komunikasi: PML wajib aktif di grup diskusi untuk melaporkan kendala lapangan.

 4. ADMINISTRASI & KEUANGAN

 - Paket Data: Sudah cair. Jika belum menerima atau bermasalah, segera konfirmasi dan kirim screenshot bukti.

- Honor Pelatihan: Sudah ditransfer.

- Catatan: Kendala sering terjadi karena nomor rekening tidak aktif atau nama pemilik rekening tidak sesuai dengan nama petugas.

- Syarat: Rekening wajib atas nama sendiri.

- Etika Kerja: Dilarang keras menerima gratifikasi atau imbalan apapun dari responden.

- Dokumentasi: Wajib mendokumentasikan seluruh kegiatan pelatihan maupun kerja lapangan.

 KEPUTUSAN / TINDAK LANJUT

 1. Seluruh petugas memperhatikan masa kerja SLS Percepatan hingga 30 Juni 2026.

2. Melakukan backup data dan menggunakan aplikasi versi terbaru.

3. Segera menyelesaikan administrasi keuangan yang bermasalah.

4. Menjaga integritas dan tidak menerima gratifikasi.

2. Koordinasi PML dengan PCL Gempol

- 

- Aset: Kepemilikan aset (motor, kulkas, dll) harus jelas milik KK mana, tidak boleh dicatat bersama.

 3. Pekerja Pada Usaha

 - Pemilik Usaha: Masuk kategori Pekerja Dibayar (meskipun tidak mengambil gaji bulanan secara eksplisit).

- Keluarga Pembantu: Istri/Anak/Saudara yang membantu (minimal 1 jam/minggu) masuk Pekerja Tidak Dibayar.

- Catatan: Sangat tidak wajar jika sebuah usaha (warung/toko) hanya dikerjakan oleh 1 orang saja tanpa ada yang membantu sama sekali. PPL diminta untuk menggali informasi ini dengan benar.

 IV. KENDALA TEKNIS APLIKASI (FASIH)

 1. Status "Meninggal":

- Bisa di-input dan di-approve. Cukup lakukan tagging khusus jika diperlukan.

2. Status "Tidak Ditemukan":

- Rule validasi sudah diperbaiki. Sekarang data status ini sudah bisa di-approve oleh PML.

3. Error Sistem (Masalah Umum Hari Ini):

- Kendala: Tidak bisa mengisi jumlah anggota keluarga dan gagal submit.

- Penyebab: Menunggu perbaikan template atau rule validasi dari pusat.

- Solusi Sementara:

- Lakukan Backup Data sebelum sinkronisasi.

- Pastikan sudah update aplikasi ke versi terbaru.

- Jika masih error, harap bersabar menunggu perbaikan server. Data yang sudah didata tetap aman di draft.

 V. ADMINISTRASI, KOMUNIKASI, DAN ETIKA TIM

 1. Proses Reject Data:

- Jika ada data yang di-reject, PPL wajib melakukan Sinkronisasi.

- PML disarankan menyampaikan alasan reject dengan bahasa yang baik, mendidik, dan tidak menyalahkan secara pribadi agar tidak menyinggung perasaan.

- Kesalahan umum sebaiknya dishare di grup agar PPL lain juga tahu dan tidak mengulangi.

2. Manajemen Konflik:

- Segala perbedaan pendapat atau masukan diselesaikan secara kekeluargaan.

- Masukan diterima sebagai bahan perbaikan, bukan untuk diperdebatkan.

- Selesaikan masalah internal di tingkat tim masing-masing terlebih dahulu.

3. Transparansi:

- Jangan menutup-nutupi kesalahan atau kendala. Jika ada error atau kesulitan, sampaikan agar segera dicari solusi bersama.

  VI. KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

 1. Segera perbaiki data yang statusnya reject dan submit data yang masih draft.

2. Kejar target harian agar dalam 2 hari ke depan tidak ada yang berstatus merah.

3. Perhatikan perbedaan satuan waktu pada Blok 16 (Rumah Tangga) dan Blok 27 (Usaha).

4. Perbaiki cara komunikasi dan pendampingan agar tetap kondusif dan tidak menekan.

5. Pantau terus perkembangan perbaikan aplikasi terkait kendala pengisian anggota keluarga.

6. Monitoring harian akan tetap dilakukan demi kelancaran bersama.

E. NOTULEN RAPAT KOORDINASI MITRA PENDATAAN KECAMATAN GEMPOL

 Rabu, 24 Juni 2026

Agenda Rapat:

Evaluasi Target Pendataan, Pemeriksaan Isian KBLI, dan Strategi Percepatan Pencapaian Target.

I. PEMBUKAAN

1. Rapat dibuka dengan doa bersama (membaca Surat Al-Fatihah) sebagai bentuk harapan agar kegiatan berjalan lancar dan membawa manfaat.

2. Penyampaian arahan dan pesan dari Bapak Penjabat (PJ) terkait pentingnya efisiensi waktu dalam pelaksanaan tugas pendataan.

II. PEMBAHASAN & KENDALA LAPANGAN

A. Validasi Data KBLI dan Keuangan Responden

- Kendala Utama: Ditemukan ketidaksesuaian data di lapangan, di mana pengeluaran responden seringkali lebih besar daripada pendapatan.

- Fakta Lapangan: Petugas Lapangan (PPL) melaporkan bahwa banyak warga menutupi kekurangan pendapatan tersebut dengan cara berhutang atau meminjam dana dari lembaga pembiayaan (contoh: Bank Mekaar).

- Masalah Sistem: Jika data diisi sesuai kondisi riil, sistem akan mendeteksi anomali dan menampilkan peringatan (warna merah/galak).

B. Capaian Target dan Kinerja Personel

- Peringkat: Posisi Kecamatan Gempol saat ini mengalami penurunan dan belum masuk dalam 5 besar tingkat kabupaten.

- Realisasi: Target ideal per petugas adalah 600–700 data, namun rata-rata data yang sudah approved baru mencapai angka 300–400 data.

- Deadline: Batas akhir pendataan diperkirakan jatuh pada tanggal 15 Juli.

- Kendala Personel: Terdapat beberapa petugas (contoh: Saudara Chandra) yang dinilai kinerjanya lambat dan kualitas datanya kurang baik, dikarenakan kurang mengenali wilayah tugas.

III. SOLUSI DAN STRATEGI PERCEPATAN

Untuk mengejar target minimal di akhir bulan, disepakati langkah-langkah strategis berikut:

1. Prioritas Submit & Approve

- Fokus utama saat ini adalah pemenuhan kuantitas target. Petugas diminta segera submit data dan Koordinator segera approve.

- Perbaikan data atau penyelesaian masalah anomali akan dilakukan di tahap akhir setelah proses pendataan selesai.

2. Fokus pada Rumah Tangga Non-Usaha

- Petugas disarankan mendahulukan pendataan pada rumah tangga yang tidak memiliki usaha. Isian datanya lebih singkat dan minim kendala/peringatan dari sistem, sehingga angka capaian bisa naik cepat.

3. Evaluasi dan Pengambilalihan Akun

- Bagi petugas yang dinilai tidak mampu mengejar target, akunnya akan diambil alih (diminta username dan password) untuk dikerjakan oleh tim koordinator atau dibantu tim lain demi kemajuan bersama Kecamatan Gempol.

4. Pencarian Kode KBLI

- Untuk memudahkan pencarian kode KBLI yang membingungkan, petugas disarankan menggunakan bantuan Meta AI atau pencarian Google dengan menambahkan kata kunci tahun "2026" agar hasil yang muncul akurat dan terbaru.

5. Monitoring Harian

- Koordinator akan membuat dan membagikan grafik perkembangan capaian harian di grup WhatsApp.

- Visualisasi data ini bertujuan untuk memacu semangat dan kompetisi sehat antar petugas agar saling mengejar ketertinggalan.

========================

NOTULEN RAPAT EVALUASI MINGGUAN

Sensus Ekonomi 2026 (SE2026)

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan

 

📅 Hari/Tanggal: Jumat, 26 Juni 2026

📍 Tempat: BPS Kabupaten Pasuruan (Via zoom & Live Streaming)

👥 Peserta: Pimpinan, PML, dan PPL

1. AGENDA RAPAT

Evaluasi perkembangan pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 yang telah berjalan selama kurang lebih 10 hari sejak dimulainya pencacahan serentak pada tanggal 15 Juni 2026.

2. PEMBAHASAN & HASIL EVALUASI

A. Progres Pencacahan

- Total petugas yang diterjunkan: 1.513 orang (terdiri dari Petugas Pencacah Lapangan dan Petugas Pemeriksa Lapangan).

- Rapat membahas capaian kerja petugas pada pekan kedua pelaksanaan.

- Target penyelesaian seluruh pendataan adalah 31 Agustus 2026.

B. Kendala di Lapangan

Beberapa masalah yang ditemui selama proses pendataan:

- Adanya penolakan dari pelaku usaha besar atau pabrik.

- Kesulitan menemui responden (rumah tangga/usaha) yang tidak ada di tempat.

- Perbedaan pemahaman dalam pengisian kuesioner.

C. Solusi dan Arahan

- Petugas diinstruksikan untuk menggunakan pendekatan yang lebih komunikatif dan profesional.

- Meningkatkan koordinasi dengan aparat desa/kelurahan dan kecamatan setempat untuk membantu kelancaran akses.

- Menyamakan persepsi dan pemahaman konsep pengisian kuesioner agar standar data tetap terjaga.

D. Pengendalian Kualitas Data (Quality Control)

- Ditekankan pentingnya pemeriksaan ulang dokumen/kuesioner yang telah terisi.

- Menghindari error atau anomali data demi menjamin akurasi dan kredibilitas data ekonomi Kabupaten Pasuruan.

E. Koordinasi

- Mempererat komunikasi antara petugas lapangan, Koordinator Sensus Kecamatan (Koseka), dan tim pusat di BPS Kabupaten agar permasalahan dapat segera ditindaklanjuti.

3. KESIMPULAN

Rapat berjalan untuk memonitor kinerja petugas, menyelesaikan kendala lapangan secara cepat, dan memastikan seluruh proses pendataan berjalan sesuai metodologi standar BPS serta selesai tepat waktu.

 ===========================================

NOTULEN RAPAT EVALUASI SENSUS EKONOMI

Balai Desa Karangrejo Kecamatan Gempol

Waktu: 30 Juni 2026

Agenda: Evaluasi Kinerja Lapangan, Monitoring Pelaksanaan, dan Penguatan Tim

 

I. EVALUASI KINERJA DAN MOTIVASI

- Apresiasi: Pujian dan apresiasi disampaikan kepada petugas dengan capaian kinerja terbaik (di atas 40%), yaitu Ibu Imawati dan tim PML Ibu Tsamrotul Istijabah, sebagai motivasi bagi seluruh tim.

- Target Kinerja: Ditekankan pentingnya mencapai target progres harian rata-rata 25% agar target nasional dapat terpenuhi. Petugas diimbau untuk tidak menunda pekerjaan.

- Sistem Penilaian: Penilaian kinerja PML tidak hanya berbasis approval aplikasi, tetapi juga mencakup soliditas tim, kemampuan menyelesaikan kendala PPL, dan ketepatan data.

- Etika Kerja: Mengingat tugas ini adalah amanah negara, petugas diingatkan untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab dan niat ibadah. Sanksi berupa Surat Peringatan (SP) akan diberikan bagi petugas dengan kinerja kurang baik sebelum dinyatakan mengundurkan diri.

 

II. KENDALA TEKNIS DAN SOLUSI

1. Data Perusahaan Besar

- Kendala: Sering terjadi penolakan dari perusahaan besar terkait kerahasiaan data.

- Solusi: Lakukan pendekatan melalui perangkat desa/kecamatan. Jika masih menolak, tawarkan pengisian mandiri via e-kuesioner atau kuesioner fisik yang akan diawasi PPL.

- Penegasan: Data yang dikumpulkan bersifat agregat (kelompok), bukan data individual yang akan disebarluaskan.

2. Masalah Peta dan SLS

- Kendala: Terdapat perbedaan antara peta dengan daftar prelist (SLS bercampur).

- Tindakan: PPL wajib melakukan penelusuran wilayah di awal. Jika ada ketidaksesuaian, segera koordinasi dengan PML/PJ untuk pemindahan data. Peta adalah acuan utama; jika ada perubahan batas wilayah, wajib dicatat dalam dokumen PSLS.

 

3. Kategori Usaha

- Petugas diminta lebih teliti agar tidak melewatkan sektor pertanian (peternakan ayam/sapi, budidaya tanaman hias, dll). Seluruh usaha, sekecil apa pun, harus dicatat selama memenuhi syarat.

 

III. INSTRUKSI ADMINISTRATIF

- Tertib Administrasi: Seluruh petugas wajib mengisi daftar hadir dan surat pernyataan tidak menggunakan kendaraan dinas untuk transportasi.

- Penggunaan Aplikasi FASIH:

- Wajib melakukan sinkronisasi dan submit data setiap hari.

- Gunakan fitur "Simpan Sementara" jika koneksi bermasalah agar data tersimpan sebagai draf.

- Pastikan template/validasi aplikasi antara PPL dan PML selalu menggunakan versi terbaru.

- Status SLS: Setelah satu wilayah SLS selesai didata, PPL wajib mengubah status menjadi "Selesai" di aplikasi agar progres tercatat secara sistem.

 

IV. INFORMASI TAMBAHAN

- Personel Baru: Diperkenalkan Bapak Yusuf, staf baru BPS Kabupaten Pasuruan yang akan membantu monitoring wilayah Gempol.

- Dokumentasi: Seluruh kegiatan agar didokumentasikan (foto/video) untuk keperluan pelaporan.

 

TINDAK LANJUT

1. Segera menyelesaikan administrasi presensi dan surat pernyataan.

2. PML menindaklanjuti PPL yang memiliki progres masih di bawah 20%.

3. Fokus mengejar target harian dan memastikan tidak ada sektor usaha yang terlewat, khususnya sektor pertanian.

 

 

Continue

Pelatihan Petugas Pendataan Sensus Ekonomi 2026

 

Jadwal kegiatan

Download Materi Sensus Ekonomi 2026

A. Materi hari ke 1 sesi ke 1

 1. Status dan Beban Tugas Petugas Lapangan

Kegiatan lapangan ini berlangsung selama 2,5 bulan (mulai 15 Juni hingga akhir Agustus 2026), namun pendataan mandiri oleh PPL ditargetkan selesai pada minggu kedua Agustus untuk memberikan ruang pemeriksaan.

 *PPL (Petugas Pendata Lapangan): Bertugas melakukan pendataan dari rumah ke rumah dan warung ke warung. Setiap PPL bertanggung jawab atas 7 hingga 8 RT (sekitar 700 keluarga/responden) dengan target harian 10–15 sasaran.

 *PML (Pemeriksa Lapangan): Bertugas mengoordinasikan dan memeriksa dokumen/aplikasi yang diisi oleh 7 hingga 8 PPL yang berada di bawah pengawasannya (total sekitar 5.600 responden). PML wajib mendampingi PPL pada hari-hari awal pendataan.

 2. Metodologi Pendataan Kependudukan (De Facto)

 BPS menggunakan konsep De Facto (domisili riil), bukan De Jure (sesuai hukum/KK/KTP).

 * Penduduk yang dicatat adalah mereka yang sudah tinggal minimal 1 tahun di lokasi tersebut, atau kurang dari 1 tahun tetapi berniat untuk menetap (misalnya anak kos atau santri).

 * Keluarga yang memiliki anggota keluarga yang mondok, kuliah, atau bekerja di luar kota/luar negeri dalam jangka panjang harus disesuaikan atau dikeluarkan dari pencatatan keluarga di domisili asal, karena mereka akan dicatat di tempat mereka menetap.

 *Pengecualian: Penduduk yang tinggal di pondok pesantren, lapas (penjara), dan panti asuhan dikategorikan sebagai keluarga khusus dan akan didata oleh petugas khusus BPS, bukan petugas reguler.

3. Konsep dan Cakupan Sensus Ekonomi

Sensus mencakup seluruh sektor lapangan usaha (Kategori A sampai V berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia/KBLI), kecuali instansi pemerintah (Kategori P) dan lembaga nonprofit/organisasi politik (kecuali jika lembaga tersebut memiliki unit usaha seperti koperasi atau kantin).

 Definisi Pengusaha: Siapa pun yang menjalankan usaha secara mandiri, mengeluarkan modal (barang/jasa), dan menanggung risiko ekonomi. Ini mencakup pedagang keliling, pengemudi ojek online, tukang pijat, buruh cuci lepas, hingga kuli bangunan yang memiliki keahlian khusus (skill).

 Khusus Sektor Pertanian: Petani tanaman pangan (padi, singkong, jagung) tetap dicatat sebagai pengusaha tani meskipun hasilnya dikonsumsi sendiri dan tidak dijual. Untuk komoditas lain (seperti cabai atau mangga pekarangan), baru dianggap usaha jika hasilnya dijual ke pasar.

4. Tiga Pendekatan Identifikasi Unit Usaha

Untuk menghindari tumpang tindih (overlapping) data, BPS menerapkan tiga pendekatan utama berdasarkan karakteristik usahanya:

 Pendekatan Lokasi (Establishment): Digunakan untuk usaha menetap seperti toko, warung, pabrik, atau cabang bank. Usaha didata di lokasi bangunan fisik itu berdiri, bukan di rumah pemiliknya.

 * Pendekatan Kepemilikan: Digunakan untuk usaha yang lokasinya tidak tetap (pedagang keliling) atau usaha yang pemiliknya jarang berada di tempat (seperti bisnis kos-kosan dan kontrakan). Unit ini didata berdasarkan domisili tempat tinggal pemiliknya.

 * Pendekatan Laporan/Catatan Keuangan: Jika satu orang memiliki dua jenis usaha di satu tempat yang sama (misal: bengkel sekaligus toko onderdil) tetapi keuangan tidak bisa dipisahkan, maka dicatat sebagai satu usaha menggunakan kategori yang paling dominan. Jika catatan keuangannya bisa dipisahkan, maka dicatat sebagai dua usaha.

5. Teknis dan Prosedur Lapangan

 * Digitalisasi (CAPI): Pendataan menggunakan aplikasi pada smartphone* berbasis Android (minimum RAM 4GB, iPhone tidak didukung). Petugas diminta menghapus aplikasi berat (seperti TikTok) selama bertugas agar aplikasi sensus lancar.

 SOP Penomoran Imajiner: Penomoran bangunan dan keluarga dimulai dari arah **Barat Daya peta blok sensus untuk menyamakan persepsi secara nasional. Nomor bangunan ini bersifat imajiner/internal BPS dan tidak perlu mengikuti nomor rumah fisik yang dikeluarkan oleh desa.

 *Manajemen Lapangan & Strategi Atasi Responden Sulit:

   * Petugas wajib melakukan koordinasi dengan ketua RT/RW setempat menggunakan peta SLS sebelum mulai mendata agar tidak salah batas wilayah.

   * Setiap bangunan yang didatangi (rumah, toko, masjid, kantor) wajib ditempeli stiker sensus.

   * BPS menerapkan kebijakan Zero Non-Respon (tidak boleh ada data kosong). Jika responden sulit ditemui (misalnya pekerja yang pulang sebulan sekali), petugas harus memakai strategi konfirmasi ke tetangga, menghubungi via telepon, atau berkoordinasi dengan Ketua RT.

B. Materi hari ke 1 sesi ke 2

Berikut adalah kesimpulan dari transkrip rekaman pengarahan/pelatihan lapangan tersebut:

1. Struktur dan Organisasi Lapangan

 Petugas Lapangan: Terdiri dari PPL (Petugas Pendata Lapangan) yang melakukan pendataan/wawancara, dan PML (Petugas Pemeriksa Lapangan) yang melakukan pengawasan.

 Beban Kerja: Rata-rata PPL mengampu sekitar 7 SLS (Satuan Lingkungan Setempat) atau sekitar 700 keluarga. Sementara itu, 1 PML akan mengawasi sekitar 7 sampai 8 PPL.

 Peran Penanggung Jawab (PJ): PJ kecamatan tidak melekat langsung di lapangan, melainkan berfungsi sebagai koordinator, melakukan monitoring kinerja (persentase penyelesaian), serta membantu memberikan solusi jika petugas mengalami kendala konsep di lapangan.

2. Cakupan Target dan Skala Usaha

 Fokus Pendataan: Target utama petugas di lapangan adalah skala usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

 Usaha Skala Besar: Pendataan untuk Perusahaan/Usaha Besar (UP) merupakan tugas dari pegawai organik/khusus, bukan petugas lapangan ini. Namun, jika ditemukan usaha besar di wilayah tugas yang belum masuk daftar, tetap harus dilaporkan jika menjadi target wilayahnya.

 Kawasan Khusus: Pendataan di kawasan khusus (seperti pondok pesantren, lapas, asrama, atau virtual office) memiliki mekanisme tersendiri dan bukan menjadi tugas dari PPL biasa.

3. Garis Waktu (Timeline) Lapangan

 * Periode resmi pendataan dijadwalkan dari 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

 * Petugas ditargetkan menyelesaikan dokumen pendataan utama pada Minggu ke-2 agar sisa waktu bisa digunakan untuk pemeriksaan (cross-check) dan menangani responden yang sulit ditemui.

 Status Non-Respon: Responden baru bisa dinyatakan "Non-Respon" di akhir periode pendataan (Agustus) setelah petugas melakukan kunjungan berkali-kali secara maksimal.

4. Teknis Kunjungan, Wawancara, dan Aplikasi

 Metode Pendataan: Dilakukan secara tatap muka (door-to-door) dengan melihat peta penunjuk, mendatangi bangunan secara berurutan per blok (misal: selesaikan Blok A baru pindah ke Blok B), dan melakukan wawancara langsung.

 Estimasi Waktu: Wawancara per responden yang memiliki usaha idealnya berkisar antara 40 menit hingga 1,5 jam tergantung kompleksitas usaha. Tidak mungkin selesai hanya dalam 15 menit.

 Sistem Aplikasi & Sinkronisasi: Login aplikasi menggunakan Single Sign-On (SSO) email Sobat. Data yang telah disorot harus segera disubmit malam harinya agar bisa langsung diperiksa oleh PML untuk menghindari kehilangan data akibat kerusakan gawai (handphone). Data baru dianggap masuk hitungan capaian jika sudah di-approve/submit ke PML.

5. Aturan Pemasangan Stiker Bangunan

 *Kewajiban Menempel Stiker: Semua jenis bangunan fisik baik yang memiliki usaha maupun tidak (rumah tinggal, ruko, campuran, masjid, sekolah, puskesmas, pabrik) *wajib ditempeli stiker penanda, kecuali bangunan yang jelas-jelas tidak berpenghuni/tidak ada aktivitas (seperti WC umum atau kuburan).

 Aturan Khusus Bangunan/Kawasan:

   Rumah Campuran (Rumah sekaligus Warung): Cukup ditempeli 1 stiker karena dihitung satu kesatuan bangunan fisik.

   Kos-kosan berbentuk rumah: Cukup 1 stiker di pintu utama (bukan per kamar).

   Pasar/Mall/Food Court: Secara konsep, setiap stan/bedak/toko yang beda manajemen/pemilik harus ditempeli stiker masing-masing. Namun, karena keterbatasan jumlah stiker, petugas diminta fleksibel dan beradaptasi sesuai instruksi lanjutan (misal: menghitung jumlah total usaha dalam satu stiker kawasan).

 Penulisan Kode Stiker: Mengikuti kode wilayah formal (Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa, nomor RT, nomor urut bangunan, dan jumlah total usaha yang ada di dalam bangunan tersebut).

C. Materi hari ke 1 sesi ke 3

Berikut adalah kesimpulan dari penjelasan pembicara dalam transkrip tersebut mengenai prosedur pendataan lapangan:

1. Persiapan dan Penelusuran Wilayah

 Pengecekan Peta dan Batas Wilayah: Sebelum turun ke lapangan (pada tanggal 13–14), petugas wajib mengenali wilayah tugasnya, memeriksa peta RT, dan memastikan batas-batasnya. Jika ada perubahan batas, peta harus diperbaiki.

 Koordinasi dengan Pengurus Setempat: Petugas disarankan menemui ketua RT atau perangkat desa di awal tugas agar proses pendataan di lapangan berjalan lebih lanckawasa

Perubahan Wilayah (Dokumen SRS): Perubahan yang dimaksud adalah perubahan administratif seperti pemekaran, penggabungan, atau perubahan nama RT. Jika hanya batas peta yang bergeser, hal itu tidak dianggap sebagai perubahan wilayah di dokumen prelist, namun tetap perlu diperbaiki pada peta.

2. Pemutakhiran Data Keluarga dan Identifikasi Bangunan

 Identifikasi Setiap Bangunan: Petugas harus mengidentifikasi setiap bangunan yang ditemui, baik bangunan tempat tinggal, tempat usaha, fasilitas umum (masjid), maupun kantor pemerintah untuk mengecek keberadaan unit usaha (intensifikasi usaha).

 Konsep Bangunan Campuran: Jika ada tempat usaha yang juga dijadikan tempat tinggal sehari-hari (dicontohkan seperti "Warung Madura"), maka bangunan tersebut dikategorikan sebagai bangunan campuran. Penghuninya harus didata sebagai penduduk di lokasi tersebut (bukan dianggap kos atau didata di tempat lain).

 Penambahan Data Baru: Jika petugas menemukan bangunan atau keluarga baru yang belum tercantum dalam daftar prelist, petugas harus menambahkannya secara manual (menggunakan fitur new segment).

3. Teknis Pengisian Data dan Penomoran

Pemberian Nomor Urut: Di dalam dokumen awal (prelist), nama-nama kepala keluarga per RT sudah ada, namun nomor urut bangunan dan nomor urut keluarga belum tersedia. Petugas bertugas untuk mengisi dan menambahkan penomoran tersebut secara berurutan saat melakukan pendataan.

 Fleksibilitas Lapangan: Penomoran diharapkan berurutan, namun jika di lapangan urutan rumah yang ditemui berubah (misalnya dari rumah nomor 6 langsung melompati nomor lainnya), hal tersebut tidak menjadi masalah dan tetap sah untuk didata.

 Pelatihan Mandiri: Petugas diarahkan untuk melakukan latihan pengisian/aplikasi secara mandiri (misalnya pada malam hari) agar lebih lancar saat melakukan pendataan riil.

D. Hari ke 2 Sesi ke 1

Berikut pengarahan teknis lapangan untuk para petugas pendataan (mitra statistik):

1. Waktu dan Target Pendataan

 Waktu Kontrak: Pendataan berlangsung selama 2,5 bulan, mulai dari pertengahan Juni sampai Agustus. 

 Beban Kerja: Setiap petugas (PPL) maksimal mendata sekitar **700 keluarga**, dengan alokasi wilayah tugas spesifik yang akan dibagikan sebelum tanggal 15.

 Target Harian: Petugas wajib mendata 10 sampai 15 rumah tangga per hari** agar target terpenuhi dan tidak menumpuk di akhir minggu, yang dapat menyulitkan proses pemeriksaan oleh PML (Pemeriksa).

 Metode Kerja: Pendataan dilakukan secara mandiri dari rumah ke rumah (*door-to-door*). Petugas PML atau pengawas hanya akan menemani di awal waktu atau pada momen khusus jika menghadapi responden yang sulit.

2. Metode Pendataan dan Penomoran Bangunan

 Pendekatan Lapangan: Pendataan dilakukan berdasarkan kondisi riil bangunan di lapangan, dimulai dari wilayah barat laut dan menyisir per blok bangunan (bukan mendatangi rumah berdasarkan urutan nama di daftar pre-list).

Sistem Penomoran: Nomor bangunan dan nomor keluarga diurutkan berdasarkan responden yang berhasil ditemui saat itu. Jangan memberikan jarak (space) nomor untuk responden yang belum atau tidak bisa ditemui agar data tidak berantakan.

3. Ketentuan Pre-list dan Penambahan Data (New Assignment)

 Data pada pre-list (daftar awal) merupakan kondisi per Maret, sehingga di lapangan mungkin akan ditemukan perubahan (misalnya toko tutup atau keluarga pindah).

 Fleksibilitas Data: Jika ditemukan bangunan, toko, atau keluarga baru yang belum terdaftar di pre-list, petugas harus menambahkannya secara manual melalui fitur New Assignment.

Jika terjadi kesalahan input data ganda (misal toko berganti nama sehingga terdata dua kali), aturan tahun ini memperbolehkan petugas untuk menghapus data assignment baru tersebut agar tidak duplikat.

4. Teknik Probing (Penggalian Informasi) Usaha

Petugas harus jeli menanyakan keberadaan usaha dalam suatu keluarga (probing). Beberapa jenis usaha yang wajib digali dan dicatat di rumah tangga meliputi:

Kos-kosan/Kontrakan: Harus dicatat di rumah pemiliknya, di mana pun lokasi kos-kosan tersebut berada (meski di luar kota).

 Usaha Keliling/Kaki Lima/Online: Dicatat di rumah tinggal karena tempat usahanya tidak menetap atau bangunannya dibongkar pasang.

 Sektor Konstruksi: Tukang bangunan, pemborong, atau ahli pasang kusen/pintu mandiri juga dimasukkan ke dalam kategori usaha dan dicatat di rumah.

 Pertanian/Peternakan: Dicatat di rumah pemilik (bukan di sawah/kandang), kecuali untuk peternakan besar dengan bangunan permanen yang proses produksinya menetap di sana.

5. Pendataan Bangunan Lain dan Penempelan Stiker

 Semua bangunan yang berpotensi menjadi tempat tinggal atau memiliki kegiatan usaha (termasuk masjid, kantor pemerintah, dan kantin sekolah) harus didatangi.

 Bangunan kosong yang masih layak huni tetap didata sebagai bangunan kosong dan ditempeli stiker.

 Bangunan yang tidak perlu didatangi/ditempeli stiker adalah kandang ayam, WC umum, kuburan, atau bangunan yang sudah hancur/mangkrak total. Aturan khusus mengenai batasan penempelan stiker pada fasilitas umum (seperti kantin di dalam sekolah/kantor) akan diinfokan lebih lanjut di grup koordinasi.

E. Hari ke 2 sesi ke 2

Panduan teknis pendataan lapangan (prelist dan assignment):

1. Kejelian dalam Mengecek Prelist

 Petugas harus jeli memeriksa daftar prelist sebelum menambahkan assignment (penugasan) baru di lapangan agar tidak terjadi data ganda (double).

 Jika terlanjur terjadi pendataan ganda, data baru tersebut harus bisa dihapus.

 Petugas harus mengantisipasi perbedaan nama di lapangan (misal: di prelist tertulis "Warung Susi", tetapi setelah didatangi nama lengkap pemiliknya adalah "Susilowati").

2. Klasifikasi Penambahan Assignment Baru

Petugas harus bisa membedakan jenis assignment baru yang akan ditambahkan, yaitu:

 Assignment Keluarga: Ditujukan untuk tempat tinggal. Akan ditanyakan konsep kependudukan secara detail (terkait KK, kloset, pendapatan, pengeluaran, dll). Ada 2 pilihan kategori:

   Bangunan Tempat Tinggal

  Bangunan Campuran (jika rumah tersebut juga digunakan untuk usaha).

 Assignment Bangunan Lainnya: Ditujukan untuk bangunan non-tempat tinggal. Jika bangunan tersebut tidak memiliki usaha, pendataan cukup sampai tahap geotagging saja (tidak ditanya pengeluaran/pendapatan). Pilihan kategorinya meliputi:

   * Bangunan Khusus Usaha (BKU)

   * Tempat Ibadah (Masjid/Mushola)

   * Kantor Organisasi atau Pemerintahan

   * Lembaga Pendidikan (Sekolah), dll.

3. Aturan Khusus Kasus Multi-Usaha / Multi-Fungsi (Double Assignment)

Jika satu lokasi memiliki dua fungsi yang berbeda (misal: fasilitas umum yang di dalamnya terdapat usaha), petugas harus memasukkan assignment sebanyak 2 kali (dua segmen) agar sisi usaha dan sisi fasilitasnya sama-sama terekam.

 Contoh 1: Masjid yang di dalamnya ada usaha penitipan/parkir \rightarrow 1 assignment untuk Masjid (tempat ibadah), 1 assignment untuk Usahanya.

 * Contoh 2: Kantor Desa yang di dalamnya ada kantin \rightarrow 1 assignment untuk Kantor Desa, 1 assignment untuk Kantin.

 Contoh 3: Sekolah yang di dalamnya terdapat fasilitas lain dan kantin (bisa sampai 5 kali input jika detail).

4. Analisis Pendapatan dan Pengeluaran Usaha

Petugas dituntut untuk pintar menganalisis ("etes" dan jeli menggunakan logika matematika/statistik) dalam mencacah detail pengeluaran spesifik dari setiap jenis usaha responden, contohnya:

 * Usaha Ayam: Pengeluaran berupa transportasi, beli bensin, bahan baku, dll.

 * Tukang Jahit: Pengeluaran berupa benang, jarum, listrik, kain, dll.

 * Peternak Sapi: Pengeluaran berupa pakan, obat-obatan, tunjangan, dll.

5. Target Akhir Pendataan

 * Diusahakan Zero Non-Respon (tidak ada penolakan/data kosong), semua harus dikejar sampai batas akhir pendataan pada 31 Agustus.

 * Jika responden sudah pindah, kasus tersebut akan ditangani oleh petugas di wilayah lain.

* Materi pemutakhiran data dinyatakan telah selesai karena para petugas sudah melakukan latihan dan memiliki persepsi yang sama, dilanjutkan dengan pengisian kuis.

F. Hari ke 2 Sesi ke 3

Pembahasan utama berfokus pada Blok 13 (Kegiatan Utama dan Produk Usaha), penentuan kategori KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia), serta indikator-indikator pendukung seperti pemanfaatan teknologi, aspek lingkungan, dan legalitas usaha.

 1. Blok 13: Identifikasi Kegiatan Utama & KBLI

Penulisan kegiatan utama tidak boleh hanya satu atau dua kata, melainkan harus berupa kalimat detail yang menggambarkan proses, metode jualan, dan lokasinya. Kesalahan penulisan kalimat akan mengubah kategori besar lapangan usaha secara fatal.

Perbedaan Kategori Usaha (Sangat Krusial):

 Industri Pengolahan vs. Penyedia Makan Minum: Jika memproduksi makanan (misal: kebab/cilok) di rumah lalu dititipkan ke warung orang lain, masuk kategori Industri.

   Jika memproduksi di rumah dan dijual sendiri di depan rumah/keliling, masuk kategori Penyedia Makan Minum.

Perdagangan vs. Industri:

   * Perdagangan berarti hanya mengambil barang jadi lalu langsung dijual kembali (hanya ada proses repacking atau pembungkusan tanpa mengubah wujud barang).

Contoh Format Penulisan Kegiatan Utama:

 * Warung Mie Ayam: "Membuat mie ayam dan menyajikan ke pelanggan serta dijual di depan rumah." (Metode jualan seperti online, keliling, atau mangkal di rumah harus ditulis jelas).

 * Salon: "Menerima jasa salon kecantikan khusus wanita di toko/rumah." (Lokasi sangat mempengaruhi).

2. Struktur Alur Pertanyaan di Aplikasi Sensus (Fasilitator/CAPI)

Aplikasi sensus menggunakan logika jumping (lompat pertanyaan) berdasarkan jawaban petugas:

 Pertanyaan 13b (Produksi di lokasi): Memastikan apakah ada aktivitas produksi fisik atau hanya perdagangan.

 Pertanyaan Penyedia Makan Minum: Jika "Ya", aplikasi akan langsung mengarahkan ke pertanyaan lokasi spesifik (kafe, restoran, keliling, pasar, dll). Jika ada yang menjual secara hybrid (offline dan online), petugas harus memilih saluran jualan yang paling dominan (menggunakan radio button).

 * Pertanyaan Input (13d): Diisi bahan baku yang habis sekali pakai dalam proses produksi (contoh: mie ayam inputnya mie basah, sayur, bumbu; penjahit inputnya kain, benang; peternak sapi perah inputnya pakan, bibit/sapi).

 * Proses Mengubah Input menjadi Output (13e): Ditulis dalam bentuk kalimat proses singkat (contoh sosis bakar: "Beli sosis dari distributor, lalu digoreng sesuai pesanan dan disajikan ke pembeli").

3. Pemanfatan Teknologi Internet & Digital

 * Penggunaan internet di era sekarang sudah sangat umum (diperkirakan mencapai 80–90% di lapangan).

 * Cakupan Internet: Tidak harus memiliki website canggih. Penggunaan WhatsApp (WA) untuk memesan bahan baku ke agen, membuat story WA/Facebook untuk promosi, atau menerima pesanan via telepon/chat sudah dihitung sebagai memanfaatkan teknologi internet.

 * Bahkan untuk sekolah, penggunaan Zoom, Google Drive (cloud computing), dan sistem penerimaan siswa baru online otomatis masuk kategori ini.

4. Ekonomi Hijau & Ramah Lingkungan

Sensus ini mengakomodasi isu internasional (SDGs) dengan melihat dampak lingkungan dari operasional usaha:

 * Produksi Ramah Lingkungan: Contohnya pabrik lampu LED, taksi/ojek online yang menggunakan motor listrik, atau hotel yang memakai solar cell (tenaga surya) untuk water heater.

 * Pengelolaan Limbah: Warung mie ayam yang sisa makanannya diberikan ke ternak (tidak dibuang sembarangan), tukang bordir yang memanfaatkan kain sisa (perca) untuk keset, atau rumah makan tradisional yang membungkus makanan dengan daun pisang (mengurangi plastik).

5. Aspek Legalitas, Sertifikasi, dan Kemitraan

 * Sertifikat Halal & Izin BPOM: Ditanyakan khusus untuk usaha yang memproduksi makanan, minuman, dan kosmetik. Petugas diminta jeli melihat fenomena lapangan (misal: toko kosmetik besar/viral umumnya memiliki izin edar BPOM, sedangkan pedagang kecil keliling seperti cilok biasanya belum memikirkan sertifikasi halal).

 * Kemitraan Koperasi Merah Putih / BUMN / NTBC: Mengidentifikasi apakah pelaku usaha bertindak sebagai supplier atau memiliki jaringan kemitraan dengan koperasi program pemerintah atau instansi terkait.

6. Jaringan Usaha (Kelembagaan)

Petugas harus bisa membedakan status kelembagaan tempat usaha:

Tunggal: Usaha berdiri sendiri dan mengelola keuangannya sendiri di lokasi tersebut (walaupun punya nama yang sama dengan tempat lain, jika tidak ada laporan keuangan terpusat, tetap dianggap tunggal).

 * Kantor Pusat: Tempat administrasi dan pengawasan operasional yang membawahi cabang/pabrik di tempat lain.

 * Cabang: Biasanya digunakan untuk sektor perbankan.

 * Perwakilan: Umumnya digunakan oleh BUMN atau lembaga besar (contoh: Telkom, Pertamina, PLN) yang fungsi utamanya adalah representasi/pelayanan wilayah.

 * Pabrik: Khusus tempat proses produksi fisik. Jika kantor pusatnya di kota lain (misal: Surabaya) tetapi tempat produksinya di wilayah tugas (misal: Gempol), maka di wilayah tersebut dicatat sebagai Pabrik.

💡 Strategi Lapangan untuk Petugas:

Karena pengisian kalimat di aplikasi HP membutuhkan ketelitian agar KBLI otomatis dari AI tidak keliru, petugas disarankan membuat "kamus kecil" atau kumpulan draf kalimat di catatan/WhatsApp. Tujuannya agar saat menginput data di malam hari (review harian), petugas tinggal melakukan copy-paste demi efisiensi waktu dan menjaga konsistensi data. Pembukaan lapangan/pendataan akan dimulai serentak pada tanggal 15.

G. Hari ke 2 sesi ke 4

Konsep, aturan, dan metodologi pendataan yang disampaikan:

 

1. Transaksi Ekonomi Luar Negeri (Ekspor/Impor Jasa)

 

- Pergeseran Era Global: Transaksi ekspor/impor tidak lagi terbatas pada pengusaha besar dengan kapal laut. Pelaku usaha mikro digital (seperti penjual live TikTok yang mengimpor barang murah dari Tiongkok) sudah termasuk dalam ekosistem ini.

- Cakupan Jasa Digital: Penggunaan aplikasi atau platform berbayar dari luar negeri oleh perusahaan/lembaga lokal dikategorikan sebagai pembelian jasa dari bukan penduduk.

- Contoh: Canva, Facebook Ads, Instagram Ads, Zoom, Adobe Photoshop, Adobe InDesign.

- Catatan: Hanya aplikasi legal/resmi yang didata. Perangkat lunak bajakan tidak diakui.

- Tenaga Kerja Asing (TKA): Penggunaan tenaga kerja asing oleh perusahaan dalam negeri (contoh: industri nikel di Morowali atau pabrik di daerah Gempol) dikategorikan sebagai pembelian jasa tenaga kerja dari luar negeri.

- Periode Acuan: Data yang dikumpulkan merujuk pada aktivitas transaksi selama periode 1 s.d. 31 Agustus 2026.

 

2. Standarisasi Konsep "Bekerja" Versi BPS

 

Definisi bekerja menurut BPS berbeda dengan persepsi umum yang hanya mengacu pada pekerjaan tetap dan gaji besar.

 

- Definisi: Kegiatan ekonomi aktif yang bertujuan memperoleh pendapatan atau keuntungan (bisa berupa uang atau barang).

- Batas Waktu: Seseorang dianggap bekerja jika melaksanakan kegiatan tersebut minimal 1 jam secara kumulatif dalam seminggu terakhir.

- Pekerja Keluarga: Anggota keluarga yang membantu usaha keluarga tanpa menerima gaji (unpaid worker) tetap dikategorikan sebagai Bekerja.

- Contoh: Anak sekolah yang membantu menjaga warung, atau suami yang membantu memotong ayam untuk usaha istri.

- Konsep Pengangguran: Seseorang baru disebut pengangguran jika benar-benar tidak melakukan aktivitas produktif sama sekali. Tingkat pengangguran di Kabupaten Pasuruan disebutkan berada di kisaran 4%.

- Batasan Umur (Sistem Digital):

- < 5 tahun: Tidak ditanya sekolah/bekerja.

- ≥ 5 tahun: Ditanya partisipasi sekolah.

- ≥ 10 tahun: Otomatis muncul pertanyaan pekerjaan.

- Peserta Pelatihan: Orang yang sedang mengikuti pelatihan/kursus saat pendataan tetap dikategorikan bekerja.

 

3. Aturan Penentuan "Tahun Mulai Beroperasi Secara Komersial"

 

Tahun operasi dihitung sejak usaha pertama kali melayani pembeli atau menghasilkan keuntungan, dengan ketentuan:

 

- Perubahan Badan Usaha: Jika status hukum berubah (misal dari CV menjadi PT), maka yang dicatat adalah tahun perubahan bentuk usaha terakhir.

- Perubahan Kegiatan: Jika jenis usaha berubah total (misal dari warung mie ayam menjadi warung bakso), gunakan tahun dimulainya usaha baru tersebut.

- Pergantian Pemilik: Jika hanya ganti pemilik tapi jenis usaha dan hukum tetap sama, tahun operasi tetap menggunakan tahun awal pendirian.

- Masa Vakum (Pandemi/Covid-19):

- Jika usaha tutup lalu buka lagi dengan bentuk dan jenis yang sama, gunakan tahun lama.

- Jika setelah buka kembali berubah bentuk hukum atau jenis usaha, gunakan tahun pembukaan kembali.

- Kantor Cabang: Mengacu pada tahun pertama kali cabang tersebut berdiri di lokasi itu, bukan tahun berdirinya kantor pusat.

 

4. Struktur Pengeluaran Usaha (Tahun Acuan 2025)

 

Petugas wajib memisahkan pengeluaran usaha dan pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran dibagi menjadi 4 komponen:

 

Komponen Penjelasan / Cakupan Contoh Kasus 

A. Upah dan Gaji Imbalan pekerja meliputi gaji pokok, lembur, bonus, uang makan. Gaji buruh, guru honorer/PNS. 

B. Biaya Produksi / Pembelian Barang Biaya bahan baku langsung atau harga pokok barang dagangan. Bahan baku mie ayam, harga beli barang dagangan, plastik packing. 

C. Biaya Operasional Biaya pendukung usaha yang bersifat rutin. Listrik, air, bensin, pulsa/internet operasional. 

D. Biaya Non-Operasional Pengeluaran berkala atau tak terduga tidak langsung berhubungan produksi. PBB, iuran sosial, bunga bank, penyusutan aset, kerugian pencurian. 

 

Catatan Khusus Sektoral:

 

- Jasa Perorangan (Ojol/Buruh Cuci): Biaya makan siang pekerja tidak boleh dimasukkan ke pengeluaran usaha, melainkan masuk pengeluaran rumah tangga.

- Peternakan Sapi: Jika tidak ada penjualan, omset dihitung dari kenaikan nilai ekonomis sapi (penggemukan).

- Sektor Pendidikan: Dana BOS masuk sebagai input operasional. Gaji guru (termasuk yang digaji negara) wajib dicatat sebagai pengeluaran "Upah" dan sekaligus sebagai "Pendapatan" (subsidi).

- Tenaga Kerja: Pekerja outsourcing dicatat di perusahaan penyedia jasa, bukan di perusahaan tempat mereka bekerja.

- Aset: Pembelian barang modal (mesin, kendaraan) dikategorikan sebagai aset tetap, bukan pengeluaran operasional tahunan.

 

5. Instruksi Validasi Data untuk Petugas (PML & PCL)

 

- Larangan Angka Bulat: Data pendapatan dan pengeluaran dilarang menggunakan angka bulat sempurna (contoh: Rp5.000.000, Rp10.000.000). Angka bulat menandakan kurangnya kedalaman wawancara (probing).

- Metode Probing: Gunakan perhitungan bertingkat untuk akurasi:

Rumus: (Nilai per Hari) × (Hari Kerja per Bulan) × (Bulan Aktif per Tahun)

- Faktor Libur: Petugas wajib memperhitungkan hari libur (misal: tutup hari Jumat atau libur panjang) agar hasil perhitungan menjadi angka riil yang tidak bulat.

- Tindakan PML: Jika ditemukan dokumen dengan data yang serba bulat, PML wajib memberikan status Reject dan meminta petugas melakukan pendataan ulang.

 H. Hari ke 2 sesi ke 5

Panduan teknis mengenai pengisian data pendapatan, pengeluaran, aset, modal, dan status operasional usaha:

 

1. Perhitungan Pendapatan dan Pengeluaran

 

- Pendapatan Kotor (Gross): Data yang dicatat adalah nilai pendapatan kotor (termasuk modal), bukan hanya keuntungan bersih.

- Pendekatan Usaha Perdagangan (Warung/Prancangan):

- Jika responden hanya mengetahui nilai keuntungan bersih, petugas harus menghitung modal harian terlebih dahulu.

- Rumus: Total Biaya Kulakan ÷ Jumlah Hari Siklus Kulakan = Pengeluaran Harian.

- Pendapatan Harian = Modal Harian + Keuntungan Harian.

- Usaha Jasa Transportasi (Ojek Online): Hitung pengeluaran harian (bensin) dan pendapatan harian terlebih dahulu, kemudian kalikan dengan jumlah hari kerja dalam sebulan atau setahun.

- Pendapatan Lainnya: Wajib mencakup hasil penjualan limbah usaha (contoh: kain sisa konveksi) atau pendapatan dari usaha sampingan di luar kegiatan utama (contoh: salon yang juga menjual skincare).

- Pendapatan Online: Estimasi persentase transaksi yang dilakukan melalui media digital (WhatsApp, DM, Instagram, Live TikTok) dibandingkan dengan penjualan tatap muka (offline).

 

2. Perhitungan Aset Usaha

 

- Definisi dan Batas Nilai:

- Aset: Barang milik sendiri dengan masa pakai > 1 tahun dan nilai minimal Rp1.000.000 (mengalami penyusutan, contoh: motor, kulkas, laptop, bangunan).

- Biaya Operasional: Barang dengan nilai di bawah Rp1.000.000 atau umur pakai pendek (contoh: panci, mangkok, kalkulator) dimasukkan ke biaya produksi.

- Pemisahan Aset Usaha & Rumah Tangga: Jika usaha berlokasi di rumah tinggal, nilai aset tanah dan bangunan dihitung secara proporsional berdasarkan luas area yang digunakan untuk usaha.

- Status Kepemilikan:

- Tempat usaha yang disewa tidak dihitung sebagai aset.

- Kendaraan atau barang yang masih dicicil tetap dianggap sebagai aset.

- Khusus Sektor Pertanian/Peternakan:

- Aset: Komoditas yang menghasilkan produk berulang kali (contoh: sapi perah, ayam petelur, pohon buah-buahan).

- Bukan Aset: Komoditas sekali panen/habis (contoh: ayam pedaging, padi, jagung).

 

3. Batasan Waktu Pendataan (Titik Acuan)

 

- Usaha Lama (Berdiri sebelum 2026):

- Data Pendapatan & Pengeluaran: Mengacu pada periode 1 tahun penuh (Tahun 2025).

- Data Aset: Mengacu pada posisi nilai per tanggal 31 Desember 2025.

- Usaha Baru (Berdiri tahun 2026):

- Data yang ditanyakan adalah kondisi 1 bulan terakhir sebelum bulan pelaksanaan pendataan.

- Contoh: Jika pendataan dilakukan bulan Juni, maka data yang diambil adalah data bulan Mei.

 

4. Struktur Kepemilikan Modal & Kelembagaan

 

- Komposisi Modal: Total persentase sumber modal harus berjumlah 100%. Sumber dapat berasal dari perorangan, pemerintah, koperasi, swasta, atau asing. Dana desa atau bantuan dinas dikategorikan sebagai modal pemerintah/koperasi.

- Pendataan BUMDes/Koperasi: Jika usaha beroperasi di gedung Balai Desa, harus dibuat 2 segmen bangunan terpisah agar kuesioner usaha (BKU) aktif dan terdata di sistem.

- Usaha Nirlaba/Sosial:

- Bagi usaha yang tidak mencari keuntungan (bergantung donasi), nilai pendapatan disamakan dengan nilai pengeluaran.

- Keuntungan bersih diisi 0 (nol), agar usaha tetap tercatat aktif dan tidak dianggap mati/berhenti beroperasi.

 

I. Hari ke 3 sesi ke 1

Pendataan Sosial Ekonomi

 

1. Inti Kegiatan Pendataan

 

- Tujuan: Mengumpulkan data keluarga (pendapatan, pengeluaran, aset, pendidikan, kesehatan, disabilitas) untuk keperluan pembaruan data bantuan sosial dan program pemerintah lainnya.

- Metode: Menggunakan sistem CAPI melalui aplikasi Fasih di perangkat HP/tablet.

 

2. Ketentuan Data Anggota Keluarga

 

- Responden: Diutamakan anggota keluarga yang bersangkutan, minimal usia 10 tahun ke atas. Bayi tidak dikategorikan disabilitas.

- Pengisian NIK/KK:

- Jika lupa/tidak bersedia: NIK diisi 999, KK diisi 999/888.

- Jika jumlah digit tidak standar: Diisi 777.

- Validasi: Petugas dilarang hanya menyalin data dari KK, wajib konfirmasi ulang kebenaran data (terutama TTL dan JK).

- Pendidikan: Lembaga pendidikan informal (Pesantren/Madin) diakui setara jenjang formal (SD/SMP/SMA) jika kurikulumnya sesuai standar Kemenag.

 

3. Ketentuan Pekerjaan dan Pendapatan

 

- Definisi Bekerja: Melakukan aktivitas ekonomi minimal 1 jam dalam seminggu. Membantu usaha keluarga (pekerja tidak dibayar) tetap dianggap bekerja. Ibu rumah tangga dianggap tidak bekerja kecuali menghasilkan pendapatan.

- Kategori Pendapatan:

- A (Gaji): Gaji pokok + tunjangan + lembur (ASN, karyawan).

- B (Usaha): Dicatat nilai keuntungan bersih, bukan omzet (Pedagang, Ojol, dll).

- C (Pasif/Lainnya): Pensiun, kiriman uang, bantuan sosial.

- Catatan: Seseorang bisa memiliki lebih dari satu kategori pendapatan.

- Aset Digital: Wajib mencatat kepemilikan rekening bank, e-wallet (GoPay, Dana, OVO, dll), dan layanan PayLater.

 

4. Strategi Menghadapi Kendala Lapangan

 

- Responden Takut Pajak/Tidak Jujur: Bangun kepercayaan, jelaskan data dijamin kerahasiaannya oleh Undang-Undang dan tidak digunakan untuk perpajakan. Bisa lakukan cross-check dengan RT/tetangga.

- Responden Menolak: Lakukan pendekatan persuasif, tunjukkan identitas resmi, surat tugas Bupati, dan libatkan perangkat desa/keamanan setempat jika perlu.

- Manajemen Waktu: Jika menemui responden sulit, tandai dan kerjakan yang mudah terlebih dahulu agar target tidak menumpuk. Data bersifat dinamis dan bertujuan untuk pembaruan (update).

J. Hari ke 3 sesi ke 2

 MATERI PENDATAAN FASILITAS & PENGELUARAN RUMAH TANGGA

 

1. Karakteristik dan Fasilitas Bangunan

 

- Jenis Bangunan: Rumah tunggal, rumah deret, atau rumah susun/apartemen.

- Konsep Keluarga: Berdasarkan ikatan pernikahan/KK, bukan jumlah orang.

- Orang tua + anak menikah = 2 Keluarga.

- Anak kos/kuliah belum menikah: Secara konsep 0 keluarga, namun di sistem diisi 1.

- Status Kepemilikan: Milik sendiri, sewa/kontrak, bebas sewa, atau rumah dinas.

- Sertifikat: SHM, HGB, Letter C/Girik, atau program PTSL.

- Nilai Sewa: Rumah milik sendiri/bebas sewa tetap diisi estimasi harga sewa pasar per bulan.

- Luas Lantai: Total luas seluruh bangunan di bawah atap (termasuk teras/garasi berkanopi). Jika bertingkat, dijumlahkan.

- Bahan Bangunan: Dicatat bahan yang dominan/terluas dan kondisinya (Baik/Rusak Ringan/Rusak Sedang/Rusak Berat).

 

2. Fasilitas Sanitasi dan Air Minum

 

- WC: Milik sendiri (pribadi/bersama), komunal, umum, atau tidak punya.

- Jenis Kloset: Leher angsa, plengsengan, atau cemplung. Dicatat juga ada tidaknya tangki septik dan sistem pembuangan.

- Air Minum: Dicatat sumber air yang khusus untuk diminum (bukan mandi/cuci), misal: air kemasan, isi ulang, PDAM, sumur bor, mata air.

 

3. Pengeluaran Rumah Tangga

 

- Listrik: Jenis (PLN Prabayar/Pascabayar/Non-PLN), daya, nomor meteran, dan total biaya bulanan (termasuk biaya admin/token).

- Pulsa & Internet: Total pengeluaran pulsa HP seluruh anggota keluarga dan biaya langganan internet.

- Pengeluaran Makanan: Rata-rata konsumsi selama 1 minggu (masak sendiri, beli jadi, uang jajan, rokok, termasuk makanan pemberian orang lain).

 

4. Pengeluaran Bukan Makanan

 

Dibagi menjadi dua frekuensi:

 

1. Rutin Bulanan: Air PAM, sabun, sampo, gas, kebutuhan rumah tangga, pulsa.

2. Tahunan/Tidak Rutin: Pendidikan, pajak kendaraan, upacara adat/keagamaan, biaya berobat, pembelian aset besar.

 

5. Teknis Pendataan Lapangan

 

- Lakukan observasi langsung kondisi fisik rumah dan gunakan gaya bahasa yang luwes/alamiah saat wawancara.

- Foto Rumah: Wajib menggunakan aplikasi kamera yang menyertakan koordinat GPS sebagai data cadangan (backup) jika aplikasi utama mengalami gangguan.

K. Tips dan trik cepat

Continue